Teknologi Jaringan Intranet,Ekstranet dan Internet Di Perpustakaan
sumber : http://jaringankomputerdaninternat.blogspot.com/
Intranet merupakan
sebuah jaringan yag dibangun berdasarkan teknologi internet yang
didalam nya terdapat basis arsitektur berupa aplikasi web dan teknoogi
komunikas data. Intranet juga menggunakan protokol TCP/IP. Protokol ini
memungkikan suatu komputer mengirimdan memberi alamat data ke komputer
lain sekaligus memastikan pengiriman data sampai tujuan dengan tanpa
kurang apa pun. Intranet berkembang pesat di Amerika – Netscape
(13/11/1995) melaporkan bahwa sebagian besar penjualan server ke
perusahaan di amerika di gunakan untuk intranet. Di Indonesia intranet
telah digunakan oleh beberapa perusahaan walaupun, terbatas pada
perusahaan komputer, dan indstri besar lainnya.
contoh: gambar pemanfaatan intranet untuk automasi perpustakaan
Terus
bagaimana intranet apakah di pakai di perpustakaan juga ? intranet bisa
juga di pakai di perpustakaan contohnya perpustakaan fakultas
kedokteran UGM memakai fasilitas intranet supaya sebuah jurnal on line
hanya bisa di lihat atau didownload di perpustakaan tersebut karena
memakai IP adress yang didaftarkan sebuah situs penyedia jurnal
kedokteran online yang sudah diberi firewall ( firewall adalah
sebuah perangkat lunak/keras yang mengatur akses seseorang kedalam
intranet atau akses user di dalam jaringan lokal ke jaringan luar) lokal yang terhubung ke jaringan internet, untuk melindungi aset sistem informasi dari serangan pihak luar.
Hal
ini menjadikan intranet benar-benar berdiri secara independen. Hal lain
yang membedakan internet dengan intranet adalah dari sisi
penggunaannya. Aplikasi dan informasi intranet ditujukan bagi kalangan
dalam suatu organisasi itu sendiri sementara informasi di suatu situs
internet ditujukan bagi kalangan umum.
Jenis pemanfaatan intranet
Penggunaan
intranet sebetulnya tergantung dari bentuk organisasi penggunannya.
Apakah suatu toko, perusahaan multinasional, sutu instansi perpustakaan
atau departemen lainnya. Dengan memahami kerja organisasi tersebut maka
mempermudah model disain intranet yang kan digunakan.
Dalam suatu institusi perpustakaan intranet banyak digunakan untuk:
- OPAC (online public catalouge) atau katalog online yang dapat diakses di seluruh raungan perpustakaan yang terhubung dengan jaringan
- membrikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna, contohnya jurnal kedok teran online medica hanya bisa di akses di perpustakaan kedokteran.
- informasi sistem service, dll
- Sistem sirkulasi online
Komponen pembentuk intranet
Komponen pembentuk intranet pada dasarnya sama dengan komponen pembentuk internet, seperti:
- aplikasi browser ( internet exploler, opra, mozilla firefox, netscape)
- komputer server
- perangkat jaringan
- protokol TCP/IP
- bahasa pemrograman (html, php, mysql , dll)
- komputer client
- perangkat bantu pengembang
yang
perlu ditambahkan dalam intranet apabila sebagianinformasi organisasi
tersebut ingin diekspose agar dapat di akses jaringan luar (internet)
adalah firewall dan router (intranet ini akan menjadi ekstranet).
Internet
Intercenneted
network atau lebih dikenal dengan sebutan internet adalah sebuah sistem
komuniasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan
jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan
jaringan terhubung secara langsug maupun tidak langsung ke beberapa
jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu dengan
yang lain menggunakan unique name yang bisa disebut alamat IP 32 bit.
Contoh 202.133.81.6
Cara koneksi internet :
- mendaftarkan diri ke ISP (internet service provider)
- lewat modem dial up (telepon)
- dengan GPRS melalusi ponsel
Perbedaan intranet dengan internet dan ekstranet:
Intranet
Adalah
sebuah jaringan koputer berbasis protokol TCP/IP seperti internet,
hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dengan
aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet (
bahkan warung internet (warnet) dapat dikategorikan sebagai intranet)
Ekstranet
Jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspose sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar.
Internet
Merupakan
komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh
komputer di dunia meskipun beda sistem oprasi dan mesin.
Internet: Strategi Penggunaannya Di Perpustakaan
Internet
menawarkan alternatif baru dalam pemerolehan informasi dan sekaligus
penyebarluasan informasi. Jika sebelumnya, informasi berbasis cetak
merupakan primadona perpustakaan tradisional, sekarang tersedia format
baru dalam bentuk digital melalui Web. Koleksi bahan digital yang
ditransmisikan secara elektronik dan disebut perpustakaan digital,
keberadaannya semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan informasi
pengguna.
Pengunaan Internet di suatu perpustakaan dapat dibedakan ke dalam dua jenis.
Pertama,
penyediaan akses yaitu penyediaan sarana dan prasarana dimana
pustakawan dan pengguna perpustakaan dapat menggunakan Internet. Dalam
hal ini, perpustakaan menyediakan sejumlah komputer sebagai terminal
yang terhubung ke Internet. Penyediaan layanan akses ini
bertujuan untuk memungkinkan sivitas akademika dapat memperoleh
informasi yang bersumber dari Web, yang diperlukan untuk mendukung
kegiatan proses belajar-mengajar dan penelitian. Kegiatan ini pada
dasarnya sama dengan penyediaan bahan pustaka cetak yang merupakan
kegiatan rutin suatu perpustakaan tradisional.
Pengguna
dapat melakukan sendiri penelusuran, atau dengan memesan bahan yang
mereka perlukan kepada pustakawan. Dalam kaitan ini, pengetahuan dan
pengalaman pustakawan dalam penelusuran menjadi sangat penting karena
dapat meningkatkan efisiensi pustakawan dan pengguna. Pustakawan sesuai
dengan peran dasarnya, dalam menyediakan akses Internet dapat bertindak
sebagai pembimbing terutama bagi pengguna baru, konsultan seperti
layaknya fungsi pustakawan referens, pengawas untuk penggunaan yang
tidak produktif, penelusur berdasarkan pesanan pengguna, diseminator
untuk penyebarluasan informasi tentang bahan Web, dan organisator untuk
mengorganisasikan bahan-bahan Web.
Kedua,
publikasi elektronik yaitu kegiatan untuk mempublikasikan berbagai
informasi tentang dan oleh perpustakaan. Dalam hal ini, perpustakaan
memiliki dan memelihara sendiri suatu situs Web. Penerbitan Web
bertujuan untuk mempublikasikan berbagai informasi tentang perpustakaan
dan kegiatannya. Kegiatan ini pada dasarnya sama dengan publikasi
berbagai selebaran, brosur, pamflet panduan perpustakaan, daftar
perolehan baru, katalog dalam berbagai jenis, dan sebagainya yang
biasanya dilakukan oleh sebuah perpustakaan, serta kegiatan publikasi
lainnya. Dalam kaitan ini, perpustakaan bertindak sebagai penerbit.
Situs perpustakaan memberi peluang baru bagi pustakawan untuk melakukan
sesuatu yang sebelumnya tergolong sulit untuk dilakukan. Peluang
tersebut diantaranya adalah menerbitkan karya khas sekolah atau
perguruan tinggi yang tidak diterbitkan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan sebagai deposit sekolah atau perguruan tinggi. Karya
tersebut antara lain adalah bahan-bahan oleh dan tentang sekolah atau
perguruan tinggi, termasuk diantaranya laporan penelitian, karya tulis,
makalah seminar, simposium, bahan-bahan kuliah, dan publikasi sekolah
atau perguruan tinggi lainnya. Kegiatan lainnya yang dimungkinkan adalah
pelayanan perpanjangan pinjaman sebagai alternatif perpanjangan melalui
telepon, konsultasi antara pengguna dengan pustakawan referens,
penyediaan hubungan ke sumberdaya Web lain, penerbitan buletin, dan
sebagainya.
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
(BADAN PERENCANAAN DAERAH)
PENDAHULUAN
Kemajuan
dunia teknologi dan informasi pada saat ini berkembang sangat cepat.
Hal ini berdampak pada semua aspek dalam kehidupan, dari hal ekonomi,
budaya, pendidikan dan juga menyentuh pada praktek pemerintahan.
Teknologi informasi didefinisikan sebagai sisi teknologi dari suatu sistem informasi yang terdiri dari,
- Perangkat keras (Hardware)
- Perangkat lunak (Software)
- Basis data (Database)
- Jaringan komputer (Network)
- Peralatan lainnya yang terkait
Manfaat
teknologi informasi telah dirasakan secara luas, dimana dalam
implementasinya telah mendorong adanya proses yang lebih baik, antara
lain, :
- Peningkatan produktivitas
- Pengurangan biaya
- Peningkatan efektivitas
- Perbaikan kualitas pelayanan
- Peningkatan daya saing
- Perbaikan proses pengambilan keputusan
- Peningkatan kreativitas dan inovasi
- Perbaiikan struktur dan fungsi organisasi
Pemerintahan
sebagai pengurus dan pelaksana harian dari suatu negara mempunyai tugas
dan wewenang politik negara dan pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu
negara mempunyai wewenang terhadap semua urusan yang berada dalam
lingkup hukum publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan
keamanan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakatnya (public service).
Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah memerlukan semua
informasi yang ada kemudian akan digunakan untuk menjalankan
fungsi-fungsi seperti perencanaan (planning), pembuat kebijakan
(decision), administrasi negara dan sebagainya.
Jika
manfaat dari teknologi informasi sudah dirasakan oleh kalangan
organisasi swasta, sudah selayaknya teknologi Informasi juga
dimanfaatkan oleh institusi pemerintah untuk meningkatkan kinerja karena
apabila kinerja pemerintahan yang baik maka akan berkorelasi dengan
tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Governance
adalah pemerintahan, good governance adalah tata pemerintahan yang
baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu
- Pemerintah
- Dunia usaha (swasta)
- Masyarakat umum
Hubungan
ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol (check and
balacees), untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu
komponen terhadap komponen yang lain.
Sekretariat
Pengembangan Public Good Governance Bappenas menyatakan setidaknya ada
empat belas karakteristik dalam wacana good governance:
- Berwawasan kedepan
- Terbuka (transparan)
- Cepat tanggap (responsif)
- Bertanggungjawab (akuntabel)
- Profesional dan kompoten
- Efisien dan efektif
- Desentralistis
- Demokratis
- Mendorong partisipasi masyarakat
- Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat
- Menjungjung supremasi hukum
- Berkomitmen kepada pengurangan kesejangan
- Berkomitmen kepada tuntutan pasar
- Berkomitmen kepada lingkungan hidup
Peran
lembaga pemerintahan berkaitan dengan kepentingan publik, oleh karena
itu dengan dukungan dan implementasi TI maka segala informasi yang
diperuntukan untuk keperluan pengambilan keputusan akan didapat secara
efisien, efektif dan ekonomis.
Dengan konsep demikian maka mulai diterapkan e-government.
Definisi
dari egovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan atau
lembaga pemerintahan didalam penyampaian layanan pemerintah dan
informasi kepada publik yang terbagi atas, :
- government operations, adalah kegiatan yang dilakukan oleh internal pemerintah seperti proses input informasi, pengolahan informasi dan lain-lain
- online service, pemerintah menjalankan fungsi kepada publik dengan memberikan informasi secara online, salah satunya dengan pemanfaatan internet, website, email.
E-governance
melebihi ruang lingkup e-government, e-governance memungkinkan peran
aktif dari konstituen di dalam aktivitas pemerintahan. E-governance
memungkinkan warga negara berkomunikasi antar mereka maupun dengan
pemerintah dan berpartisipasi didalam dalam proses pembuatan suatu
keputusan, mengekspresikan kebutuhan nyata mereka tentang kesejahteraan
dengan menggunakan e-government sebagai sarana penunjangnya.
Korelasi
antara e-governance dengan pemanfaatan teknologi informasi akan saling
mendukung sehingga akan didapat suatu pecapaian good governance yang
ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan
dapat mengakomodir partisipasi seluruh warga masyarakat. Dimana
teknologi informasi yang dikelola dengan baik, secara fisik mudah
diakses dengan biaya terjangkau dan tanggap akan kebutuhan masyarakat.
KONDISI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tenatng kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government (E-Gov) dimana
dalam tahap implemetasinya dilaksanakan secara realistis dan terukur,
adapaun tahapan tersebut,yaitu
- Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap
- Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.
- Pmantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.
- Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).
Situs
web yang merupakan tahapn pertama dari pengembangan e-government sudah
banyak yang dimilik oleh pemerintah daerah. Menurut data Departemen
Komunikasi dan Informatika jumlah situs web pemerintah (pusat dan
daerah) , yaitu :
Juml. | Situs Web | % | Bisa Dibuka | Tdk Bisa | |
Dept./Kem./Lembaga Tinggi |
37
| 37 |
100%
| 37 (100%) | 0 (0%) |
Lembaga Pem. Non Departemen |
32
| 28 |
88%
| 28 (100%) | 0 (0%) |
Pemprov./Pemkab./Pemkot. |
470
| 224 |
48%
| 201 (90%) | 23 (10%) |
Khusus
untuk situs web pemerintah daearah, ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab rendahnya tingkat responsif pengelola situs web, antara lain
yaitu:
- Keterbatasan insfratuktur jaringan untuk koneksi internet sehingga sejumlah pemerintah daerah yang telah memiliki situs web resmi tetapi pengelolaannya mendapatkan kesulitan.
- Terdapat tahapan hubungan birokrasi sehingga menyulitkan pengelola untuk memperoleh data dan informasi dari tingkat atas
- Belum adanya kebijakan yang mendukung untuk berinteraksi dengan masyarakat
- Untuk sebagian Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran pemeliharaan, sehingga tidak ada dana untuk pengelolaan situs web (biaya hosting, pemutakhiran data dan informasi).
Dari
berbagai macam hambatan yang ada dan bagaimana kondisi situs web
Pemerintah Daerah , ternyata masih ada pihak yang masih concern akan
keberadaan situs pemerintah, dimana salah satunya adalah Majalah Warta
Ekonomi
yang setiap tahunnya memberikan apresiasi terhadap keberadaan situs
pemerintah dengan memberikan berupa penghargaan E-government Award,
untuk tahun 2006, situs Pemerintah Daerah Sragen sebagai pemenang pertama.
Dan yang lebih menggembirakan, situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
mendapatkan penghargaan Bubu Award pada tahun 2007 dengan merebut 2
penghargaan yaitu Government Award dan The Most Favorite Website of The
Year, yang sangat disayangkan pada saat penulis membuat evaluasi ini,
situs web tersebut tidak bisa diakses.
Dan
yang lebih memotivasi kepada Pemerintah Daerah adalah Departemen
Komunikasi dan Informasi membuat suatu program penghargaan yang salah
satu kategorinya situs web pemerintah daerah yaitu Indonesia ICT Award
2007.
Dari
apresiasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta,
hendaknya menjadi pendorong dan motivasi agar Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan pengoptimalan situs web sebagai salah satu tahapan
e-governmet sehingga akan tercapai tahapan selanjutnya yaitu media
interaksi pemerintah dan masyarakat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM APLIKASI E-GOVERNMENT
Dalam
rangka mendukung program pemerintah di bidang telematika sesuai Inpres
No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
Electronic Government (E-Gov), Pemerintah Kabupaten Bandung telah
menetapkan kebijakan mendasar dalam pelaksanaannya dengan dasar hukum
Perda No. 10 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi teknis daerah,
yaitu dengan melalui salah satu unit kerja yang dibentuk khusus untuk
menangani permasalahan dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi
(TI) dan sistem informasi (SI) di Kabupaten Bandung. Unit kerja yang
dimaksud adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Tugas pokok
yaitu membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan
teknis di Bidang Pengolahan Data Elektronik yang meliputi Manajemen
Informasi, Telematika, Pendayagunaan Sistem Informasi, serta
melaksanakan ketatausahaan kantor.
Sedangkan fungsi dari Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah :
- Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan data elektronik dan sistem informasi
- Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pengelolaan data elektronik dan sistem informasi
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data elektronik dan sistem informasi
- Pelaksanaan penyusunan, pengembangan manajemen perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunkasi data
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan data dan penyajian informasi secara elektronik
Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem informasi dalam media internet, intranet, dan ekstranet
- Pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan
STRUKTUR JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMKAB BANDUNG
Secara
keseluruhan , Kantor PDE sebagai pusat pengendali jaringan komputer
sedangkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai remote area , database dan aplikasi
sistem software terpusat di Kantor PDE termasuk koneksi internet.
Skema Jaringan Komputer di Pemerintah Kabupaten Bandung
Teknologi
Informasi (TI) dan Sistem Informasi (SI) yang telah dikelola dan
dikembangkan di Kabupaten Bandung melalui Kantor Pengolahan Data
Elektronik (KPDE), yaitu
- SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah)
- SIMKEUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)
- SIMREDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah)
- SIMPEDAL (Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal)
- SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIM-PERINDAGKOP
- SIM KESEHATAN
- SIM-KERJA
- SIM-LINDUKBANG
- SIS-SOS
- SIM-MUKIM
- SIM-HUBUNG
- SIM-DUK
- SIM-TARU
- SIM-WASBANG
- SIM-BIN-GA
- SIM-PAS
- SIM-MAPATDA
- SIM-RUMAHSAKIT
- SIM-WISATA
- SIM-WILCAM
- SIM-HUMAS
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI BADAN PERENCANAAN DAERAH ( BAPEDA) KABUPATEN BANDUNG
Dalam
rangka mewujudkan dan mendorong keberhasilan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung dalam penerapan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem
Informasi (SI), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Bandung yang
merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung telah
membangun jaringan (web site) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan
optimal yang seluas-luasnya kepada masyarakat (publik) tentang informasi
perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, dan pada tahun 2004 telah
menyusun dan membangun Sistem Informasi Manajamen Perencanaan Daerah
(SIMREDA) yaitu suatu jaringan sistem informasi yang dibangun dalam
upaya mensinkronisasikan seluruh aspek perencanaan pembangunan, sesuai
dengan tugas dan fungsi Bapeda sebagai lembaga planner atau lembaga yang
bertugas untuk menyusun rumusan kebijakan perencanaan daerah
berdasarkan pendekatan sektoral dan kewilayahan.
Mengacu
kepada Rencana Startegis Bapeda Kabupaten Bandung menepakan beberapa
kegiatan yang outputnya bisa berinteraksi dengan instansi terkait
lainnya ataupun masyarkat luas , dimana dalam kegiatan tersebut secara
bertahap integrasi dalam website sehingga kegiatan tersebut bisa diakses
oleh masyarakat umum. Adapun beberapa program atau kegiatan tersebut,
anatara lain,
- Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Kerjasama Litbang Penunjang Perencanaan Daerah
- Belanja Saran dan Prasarana Pendukung
- Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah 20 tahun
- Penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah 5 tahun
- Pemotretan dan Interpelasi Foto Udara
- Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- Penunjang Penyelenggaran Perencanaan
- Identifikasi Potensi Sumber Daya Lahan untuk Pengembangan Pertanian (Agribisnis)
- Monitoring dan Evaluasi
PORTAL PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Secara
bertahap Pemerintah Kabupaten Bandung mulai merujuk pada tingkat
tahapan tersebut memulai melakukan proses pengembangan e-government,
salah satunya adalah pembuatan situs web, yaitu
Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Bandung mulai memasuki tahapan dalam e-government yaitu pembuatan situs web.
Adapun pembuatan situs web ini bertujuan untuk,
1. Perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan.
2. Penyebarluasan informasi yang meliputi:
- Semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak
cipta ( boleh diketahui oleh umum);
- Semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang ( tunduk kepada
pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
- Semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
3. Pemberian layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.
3. Pemberian layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.
Selaras
dengan tujuan pembuatan situs web sebagai langkah awal dalam
e-government, maka Pemerintah Kabupaten Bandung memandang semua bidang
pembangunan dalam kedudukan yang penting dengan skala priritas
pembangunan, yaitu
- Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan nilai-nilai budaya serta pengembangan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun
- Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran yang berkualitas, peningkatan akses masyarakatterhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya
- Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana
- peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
- Peningkatan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan
- peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa
Evaluasi
Dari
penerapan atau implementasi teknologi informasi maupun sisten informasi
yang telah dibangun di Kabupaten Bandung, menurut pengamatan saya,
jaringan kerjanya belum terjalin secara optimal, dan pembangunan TI dari
masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum terintegrasi
dengan baik, begitu pula Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE)
Kabupaten Bandung sebagai domain TI dan SI belum dapat melaksanakan
kinerjanya secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
namun faktor utama yang menjadi penyebab adalah sumber daya manusia atau
aparatur TI /SI belum memadai dalam skill dan kemampuan
mengintegrasikan suatu jaringan, meskipun saat ini perangkat keras telah
tersedia di Pemerintah Kabupaten Bandung, atau dalam arti lain masalah
finansial bukanlah menjadi kendala dalam masalah ini.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan TI dan SI yaitu :
- Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan pelatihan secara kontinyu dan ditangani saara serius dengan melibatkan pemerintah, akademis dan swasta, agar tercapai proses transfer teknologi
- Sarana dan prasarana, penggantian perangkat keras (hardware) serta infrasktuktur jaringan (netwoking) untuk akses lebih dioptimalkan
- Kelembagaan, dibuat suatu model struktur organisasi yang mengelola TI dan SI sehingga tidak terjadi kerancuan didalam pengelolaan dan implemtasi TI dan SI
- Anggaran, tersediannya anggaran pemeliharaan yang tetap untuk mempermudah proses pelaksanaan implemntasi TI dan SI
Saran / Usulan :
Untuk
masa mendatang, implementasi teknologi informasi dan sistim informasi
di Pemerintah Kabupaten Bandung, agar lebih optimal perlu dilakukan
beberapa langkah, antara lain, :
- Peningkatan SDM secara periodik dengan dilakukan pelatihan-pelatihan secara kontinyu disesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi informasi itu sendiri
- Melibatkan tenaga outsourcing, baik dari pihak akademis maupun swasta sebagai konsultan untuk membantu proses transfer teknologi
- Mengoptimalkan infrastruktur dengan memperbaharui perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) sehingga akan berpengaruh kepada efektivitas kerja
- Lebih selektif, akurat dan bertanggung jawab didalam pengadaan suatu proyek Sistim Informasi Manajemen (SIM), baik dari awal perencanaan sampai dengan implementasi SIM itu sendiri
- Melakukan penilaian secara obyektif terhadap konsultan TI sehingga memunculkan konsultan-konsultan yang kredibel didalam pelaksanaan suatu proyek TI
- Peningkatan bukan hanya pada aspek aparatunya saja, namun juga kebijakan daerah (politic will) yang lebih mendasar, baik secara regulasi hukum maupun atas minat pengambil keputusan terhadap teknologi informasi
Diharapkan
dengan optimalisasi implementasi teknologi informasi di Pemerintah
Kabupaten Bandung akan lebih meningkat sehingga dapat tercapai
e-government yang optimal sehingga terjadi interaksi antara pemerintah
dan masyarakat dimana sasaran dan manfaat utama yang dapat diberikan dan
diterima oleh masyarakat (publik) dapat lebih optimal ( sasaran dan
manfaat untuk meningkatkan pelayanan prima dari pemerintah kepada
masyarakat) sehingga tercapai tujuan yaitu good governance.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar